BeritaTempo.online - Ikatan Persatuan Putra Madura (IPPAMA) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kantor Gubernur Jawa Timur pada Rabu pagi (8/1/2025), yang menjadi kabar mengejutkan bagi masyarakat Jawa Timur.

Demo yang dihadiri ribuan masyarakat Madura dan juga kumpulan mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Jawa Timur tersebut membeberkan temuan dugaan korupsi berjamaah atau terorganisir, di mana Gubernur Jawa Timur terpilih diduga ikut terlibat di dalamnya.

Jawa Timur kecolongan saat Gubernur Khofifah memimpin pada periode sebelumnya, dengan nominal kerugian negara sebesar Rp3.199.070.447.602,19 atau kurang lebih Rp3 triliun sepanjang periode 2019-2024.

Berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat kepada IPPAMA atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur yang termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2023, maka Gubernur saat itu, yakni Khofifah Indar Parawansa, harus bertanggung jawab penuh.

Temuan berulang oleh BPK Jatim menjadi indikator bahwa kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Jawa Timur belum efektif.

Mekanisme pengenaan sanksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga adanya konsultan pengawas di setiap pelaksanaan proyek terhitung tidak efektif karena masih adanya temuan korupsi yang berulang tiap tahunnya. Aparat Penegak Hukum (APH) terkait juga terkesan lalai dalam menangani kasus tersebut.

Menurut data dari IPPAMA, banyak pihak yang terlibat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya

4. Dinas Kesehatan

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air

6. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

7. Dinas Pendidikan

8. Dinas Sosial

9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

11. Dinas Perhubungan

Sebelas OPD tersebut bertanggung jawab penuh atas kerugian negara pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2020: Rp1.507.140.235.928,80 (Rp1,5 triliun)

2. Tahun 2021: Rp1.026.043.685.315,39 (Rp1,02 triliun)

3. Tahun 2022: Rp4.053.778.086,10 (Rp4,05 miliar)

4. Tahun 2023: Rp661.832.748.271,49 (Rp661 miliar)

Sayangnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.

Acek Kusuma, selaku Ketua Harian IPPAMA, berjanji bahwa setelah Khofifah dan Emil Dardak dilantik sebagai pemimpin Jawa Timur, mereka sebagai organisasi masyarakat akan terus melakukan aksi terhadap instansi-instansi terkait sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau APH menindaklanjuti kasus tersebut.

“Kami datang dengan damai, dengan data, dan dengan tujuan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Timur. Mereka duduk manis di kantor ber-AC dari uang rakyat dan tutup mata serta telinga tentang kasus besar ini. Sebenarnya saya berharap kami bisa adu data dengan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami ingin tahu apa pertanggungjawaban mereka. Kenapa hingga saat ini belum ada penangkapan, padahal sudah ada 20 terduga tersangka. Ironis sekali kondisi Jawa Timur sekarang,” pungkasnya.(Red/Tim)