Surabaya, BeritaTempo.online - Minggu (16/02/2025). Persoalan sengketa tanah di kawasan Pakuwon City kembali mencuat. Keluarga ahli waris yang bersengketa akhirnya sepakat untuk menguasakan perkara ini kepada kuasa hukum Billy Karamoy, S.H., M.H.Ketua DPW Peradin Jawa Timur Pengamanan dan pendampingan dalam kasus ini turut dikawal oleh Ormas Madas DPD Jawa Timur yang dipimpin oleh Ketua DPD H. Zaenal Fatah, serta Edy Macan media dari Radar CNN News Group.

Billy menjeleskan, "Menurut hasil penelusuran dan telaah yang dilakukan, permasalahan ini tergolong kompleks. Status tanah yang menjadi sengketa diketahui sebagai tanah oloran. Hal ini diperkuat dengan adanya perbedaan data dalam pengiriman surat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tercatat bahwa persil tanah yang dikirimkan ke Pemkot pada tahun 1994, tetapi fakta di lapangan menunjukkan tanah tersebut berada di persil 1978.,ujar billy

",Meski demikian, pihak keluarga tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut. Mereka mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa tanah oloran dengan penguasaan fisik selama 20 tahun berturut-turut dapat diajukan peralihan haknya. Dengan dasar hukum tersebut, pihak keluarga berharap sengketa ini dapat segera menemukan titik terang dan memperoleh kejelasan hak atas tanah yang mereka klaim., imbuh billy karamoy S.H .,M.H

Ketua DPD Madas",bahwa langkah hukum akan ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku.BPN kota surabaya dan pemkot jangan membela korporasi belah lah hukum yang adil dan benar,.Sementara itu, kehadiran Ormas Madas Jatim dan media diharapkan dapat mengawal jalannya proses penyelesaian sengketa ini secara transparan dan adil

Hingga saat ini, proses hukum terkait kepemilikan tanah di Pakuwon City masih berjalan. Pihak keluarga berharap agar pemerintah dan instansi terkait dapat memberikan solusi yang berpihak pada keadilan dan kepastian hukum yang bagai mana kluarga ahli waris Mengurus Mulai thn 1997 tak kunjung selesai sehingga Kami Ormas Madas ingin Memberi Pengawalan dengan ada nya perkara sengketa ini sampai Tuntas dan selesai. ", ujar Ketua DPD 

( red )