Driyorejo, BeritaTempo.online – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Kesamben, Kecamatan Driyorejo, terus menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya diduga bermasalah karena tidak adanya papan anggaran dan kualitas pekerjaan yang dianggap buruk, kini Kepala Desa Kesamben, Khusnul Khuluq, serta Camat Driyorejo justru memilih bungkam. Sikap ini semakin memicu kemarahan warga yang merasa pengelolaan dana proyek ini sarat penyimpangan.

Ketika dimintai klarifikasi lebih lanjut, Kades dan Camat sama sekali tidak memberikan tanggapan yang jelas. Sikap ini memperkuat dugaan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran di balik pembangunan TPT yang menelan biaya besar, namun hasilnya jauh dari memuaskan.

Warga setempat merasa dirugikan atas proyek yang dinilai asal-asalan ini. Salah seorang warga, yang sebelumnya memberikan kesaksian, kembali angkat bicara. "Kalau mereka tidak bersalah, kenapa diam? Ini menunjukkan ada sesuatu yang ditutupi. Kami tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat digunakan semena-mena," ujarnya tegas.

Kualitas proyek TPT yang jauh dari standar memunculkan berbagai pertanyaan. Pondasi yang hanya ditata tanpa disemen telah menyebabkan batu-batu berserakan dan menghambat aliran sungai, bahkan menyebabkan banjir. Proses pengerjaan yang terbengkalai semakin menguatkan kecurigaan warga terhadap kredibilitas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan perangkat desa.

Ketika media mencoba menghubungi pihak Kecamatan Driyorejo, Camat juga tidak memberikan respon. Sikap acuh ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah kecamatan terhadap penggunaan anggaran desa. Padahal, proyek ini jelas-jelas didanai oleh uang rakyat yang seharusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.

"Kalau kepala desa dan camat sama-sama diam, siapa yang akan bertanggung jawab? Proyek ini jelas bermasalah, tapi malah tidak ada tindakan dari pemerintah setempat. Ini sangat mengecewakan," tambah warga lainnya.

Melihat tidak adanya itikad baik dari pihak desa maupun kecamatan, warga dan tim media berencana melaporkan temuan ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Inspektorat Kabupaten Gresik. Mereka berharap pemerintah kabupaten turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini.

"Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Jika perlu, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Jangan biarkan uang rakyat dipermainkan," tegas seorang aktivis masyarakat.

Proyek TPT Desa Kesamben, yang seharusnya menjadi solusi infrastruktur, kini menjadi contoh buruk pengelolaan dana desa. Jika tidak segera ditindaklanjuti, kasus ini dikhawatirkan akan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Warga berharap ada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana publik, karena tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi alat memperkaya segelintir orang tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red/Tim)