Sidoarjo, BeritaTempo.online - Belum Reda Kegaduhan Skorsing Siswa di SMPN 3 Gedang Porong, Ada Ketidakadilan dalam Penerapan Sanksi?

Sidoarjo, 7 November 2024 – Belum usai kontroversi penyitaan handphone milik siswa di SMPN 3 Gedang Porong, kini muncul masalah baru yang menyulut kemarahan para orang tua siswa. Pihak sekolah disebut telah memberi sanksi berat berupa skorsing selama satu bulan bagi beberapa siswa yang kedapatan bermain TikTok di sekolah, sementara pelanggaran serius lainnya seperti membawa minuman keras justru luput dari tindakan tegas.

Para orang tua murid bereaksi keras terhadap kebijakan ini, merasa aturan di sekolah diterapkan tidak adil dan bahkan diskriminatif. Salah satu wali murid yang anaknya terkena skors mengeluh, “Anak saya dilarang sekolah sebulan hanya karena main TikTok. Padahal, tidak pernah ada peringatan resmi sebelumnya. Saya diminta menandatangani surat skorsing, tetapi bukti video TikTok anak saya pun tidak bisa ditunjukkan pihak sekolah. Sementara siswa lain yang membawa miras ke sekolah malah dibiarkan tanpa sanksi!” ungkapnya dengan nada kecewa.

Isu ini pun segera memicu reaksi dari masyarakat sekitar dan menjadi bahan diskusi panas di lingkungan SMPN 3 Gedang Porong. Banyak yang mempertanyakan konsistensi sekolah dalam menjalankan aturan, yang terkesan tegas terhadap pelanggaran kecil namun longgar pada pelanggaran serius.

Menanggapi laporan ini, tim investigasi dari berbagai media dan LSM Sidoarjo segera mendatangi Dinas Pendidikan Sidoarjo untuk meminta penjelasan resmi.

Di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Tirto Adi M.Pd., memberikan tanggapan singkat, “Terima kasih atas laporan dari rekan-rekan wartawan dan LSM mengenai masalah yang terjadi di SMPN 3 Gedang Porong. Kami akan menindaklanjuti hal ini secara langsung ke pihak sekolah untuk memastikan adanya keadilan dalam penerapan sanksi.”

Kisruh ini semakin menunjukkan perlunya transparansi dan ketegasan yang konsisten dalam aturan disiplin sekolah. Para orang tua kini menunggu tindakan konkret dari Dinas Pendidikan, berharap adanya perbaikan agar hak siswa tetap terlindungi tanpa mengabaikan kedisiplinan sekolah.

(Bersambung)

Editor: Moses JF