Lamongan, BeritaTempo.online - Rabu (19/Februari/2025). Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir Lamongan menyampaikan pernyataan sikap tegas terhadap berbagai isu strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional. Mereka menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Aliansi BEM Joko Tingkir menyoroti beberapa permasalahan utama, di antaranya:

1. Dugaan Korupsi Bupati

Aliansi BEM mendesak DPRD Lamongan untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal proses hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bupati. Mereka menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi demi menjaga integritas kepemimpinan daerah.

2. Transparansi Program Jalan Mulus Lamongan (JAMULA)

Mahasiswa menuntut keterbukaan dalam realisasi proyek infrastruktur ini, termasuk akses terhadap laporan penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan, serta evaluasi terhadap efektivitas proyek bagi masyarakat.

3. Evaluasi APBD

BEM Joko Tingkir meminta DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar alokasi anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan dana publik.

Selain menyoroti isu daerah, Aliansi BEM Joko Tingkir juga mengangkat permasalahan di tingkat nasional, antara lain:

1. Menolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan

Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dinilai dapat mengancam masa depan sumber daya manusia Indonesia. Mereka menuntut pemerintah agar tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama menuju visi Indonesia Emas 2045.

2. Pemenuhan Hak Dosen dan Tenaga Pendidik

Mereka mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak dosen yang terbengkalai, termasuk pencairan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Program ini diminta untuk ditinjau ulang dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampaknya bagi masyarakat. Mereka khawatir program tersebut hanya menjadi proyek politik tanpa manfaat yang nyata.

4. Revisi UU KUHAP untuk Pemberantasan Korupsi

BEM Joko Tingkir menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan revisi UU KUHAP terkait perampasan aset guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memastikan aset negara yang dirampas oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dikembalikan.

Dalam pernyataannya, Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan setiap isu yang mereka angkat. Mereka mendesak pemerintah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.