Tuban, BeritaTempo.online - Senin (13/Januari/2025) Sebanyak 39 nasabah KSPPS BMT BUS Bina Ummat Sejahtera Kecamatan Rengel mendatangi kantor cabang utama BMT BUS Kabupaten Tuban untuk menuntut pencairan dana mereka yang totalnya mencapai Rp 2,5 miliar. 

Kedatangan mereka, yang didampingi oleh organisasi masyarakat Passer Wong Bodho, dipicu oleh kekecewaan terhadap janji-janji yang tak kunjung ditepati oleh jajaran pengurus.

Ketua Umum Passer Wong Bodho Indonesia, AR. Demit, serta Ketua Passer wilayah Jawa Timur, Dedik Susanto, turut memberikan dukungan kepada para nasabah yang sebagian besar adalah lansia dan ibu-ibu membawa anak kecil. 

Mereka menegaskan bahwa kasus ini harus diselesaikan segera demi keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

“Kami mendampingi masyarakat Rengel yang selama ini merasa diabaikan. Dana sebesar Rp 2,5 miliar adalah hak mereka, bukan sesuatu yang bisa ditunda-tunda. Kami mendesak pihak manajemen BMT BUS untuk segera menyelesaikan persoalan ini secara profesional,” ujar AR. Demit.

Para nasabah mengaku kecewa karena tidak ada perwakilan pengurus, seperti KH. Abdulloh Yazit (Ketua Pengurus), H.M. Ansori (Sekretaris), H. Ahmad Zuhri (Bendahara), maupun Dr. H. Aris Munandar (Ketua Pengawas), yang hadir untuk menemui mereka. Hanya staf kantor yang menemui mereka, namun staf tersebut tidak memiliki wewenang untuk memberikan jawaban atau keputusan pasti terkait pencairan dana.

“Kami sudah sabar menunggu sejak tahun 2022. Kami datang ke sini berharap bisa bertemu langsung dengan pengurus, tapi yang kami dapatkan hanya staf yang tidak bisa memberikan solusi. Ini sangat mengecewakan,” keluh salah satu nasabah.

Organisasi Passer Wong Bodho meminta agar pihak manajemen BMT BUS segera memberikan kepastian dan tidak memperpanjang masalah ini. Ketua wilayah Jawa Timur, Dedik Susanto, menambahkan, “Jika ini dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah seperti BMT akan hilang. Kami akan terus mendampingi hingga hak masyarakat terpenuhi.”

Hingga berita ini diturunkan, para nasabah masih menunggu respons konkret dari manajemen BMT BUS. Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama terkait akuntabilitas dan transparansi lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana masyarakat. Masyarakat berharap agar pengurus BMT BUS segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan terbuka.