Lamongan, BeritaTempo.online – Keberanian pengelola tambang galian C ilegal di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, benar-benar luar biasa. Tak hanya nekat beroperasi tanpa izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tambang ini tetap berjalan mulus meski hanya berjarak beberapa meter dari kantor Polsek Mantup!

Lebih mencengangkan lagi, muncul pengakuan dari Taupik dan Imam Jazuli, yang menyebutkan adanya "setoran atensi" kepada polisi di Kepala Tipiter Polda Jatim sebesar Rp50 juta per bulan. Dengan uang sebesar itu, tambang ilegal ini bisa tetap beroperasi tanpa hambatan, meski jelas-jelas melanggar hukum!

Dugaan adanya pembiaran semakin kuat. Camat Mantup, Wanto, dan Kapolsek Mantup, Iptu Kharis, terkesan pura-pura tidak tahu, membiarkan tambang ilegal ini terus menggerogoti wilayahnya. Jalan-jalan rusak parah, penuh lubang, licin saat hujan, dan membahayakan warga. Keluhan demi keluhan disampaikan, tetapi nihil tindakan!

Hasil investigasi di lokasi menunjukkan aktivitas tambang berjalan lancar. Truk keluar-masuk membawa material, pekerja sibuk mengatur lalu lintas, sementara seorang checker berinisial OP menerima pembayaran langsung di tempat. Tambang ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga terang-terangan mencoreng hukum di negeri ini!

Tambang ilegal ini jelas melanggar Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana 3-10 tahun serta denda Rp3-10 miliar.

Namun, hukum tampaknya hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika benar ada “uang pelicin” Rp50 juta per bulan untuk Tipiter Polda Jatim, maka ini bukan sekadar tambang ilegal, ini persekongkolan!

Sekarang, ujian serius bagi aparat penegak hukum di Lamongan! Apakah mereka benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru tunduk pada uang setoran? Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji kosong!

( Red Imam )